Pemkot Jakpus Terima Kunjungan DPRD Tomohon

Jakarta Pusat, -- Pemerintah Kota Jakarta Pusat  (Jakpus) menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Jumat (24/3). Dalam kunjungan itu sejumlah permasalahan dibahas terutama menyangkut masalah ketertiban umum.

Sekertaris Kota Jakpus, Iqbal Akbarudin dalam pertemuan tersebut memaparkan prioritas program penertiban yang dilakukan Pemkot Jakpus seperti program 5 T yakni Tertib Hunian, Tertib Lalu Lintas, Tertib PKL, Tertib Demo, dan Tertib Sampah.

“Kunci keberhasilan penataan kawasan dan penertiban ini, semua Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Sudin terkait ikut bersama-sama melakukan penertiban, dan membuat program kegiatan untuk mendukung kegiatan penertiban ini. Jadi bukan hanya tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saja,” terangnya.

Iqbal juga menerangkan, penataan kawasan kumuh seperti gubuk liar dan Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) juga terus menjadi perhatian Pemkot Jakpus terutama di kolong jembatan dan kolong tol. Menurutnya, saat ini pihaknya sudah melakukan pembersihan dikawasan tersebut dengan membuat Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dan taman. Sehingga, warga dapat lebih memanfaatkan lahan tersebut.

“Jadi untuk PMKS nya ini kita lakukan penertiban sampai pada jam malam, setelah itu mereka dibina dan diberikan keterampilan. Barulah akan kita salurkan pada tempat-tempat yang membutuhkan keterampilan mereka. Tapi bila tidak memiliki keterampilan akan kita pulangkan ke kampung halaman,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Tomohon Fraksi Partai Golkar Djemmy Sundha menegaskan, kedatangan pihaknya bersama rombongan DPRD Tomohon lainnya dalam rangka Kunjungan Kerja (Kungker) untuk belajar langsung bagaimana Pemkot Jakpus membenahi permasalahan ketertiban umum ini. Sebab, menurutnya Pemkot Jakpus dinilai berhasil mengatasi masalah ketertiban umum.

“Jadi memang fokus kita itu mengkaji masalah ketertiban umum, bagaimana Pemkot Jakarta Pusat menangani hal ini. Penanganan ketertiban umum di Pemkot Jakpus ini patut menjadi contoh bagi kami DPRD Tomohon untuk diterapkan di kota Tomohon,” ungkapnya.

Lebih Lanjut, Djemmy menerangkan keadaan kota Tomohon sekarang ini dalam perkembangan yang baik. Sebagai salah satu kawasan yang dimekarkan 13 tahun lalu dari Kota Minahasa perkembangan Kota Tomohon cukup signifikan. Hal inilah yang membuatnya mengambil langkah antisipatif untuk melakukan pengawasan maupun penidakan terhadap ketertiban umum.

 

Kominfotik JP


Tulis Komentar Anda



Berita Terkait